Analisis Penerapan Standar Akuntansi Entitas Privat Pada Badan Usaha Milik Desa (BIMDes) Margajaya Desa Margajaya Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang 2022-2023IkhsanNur AsyiqinauthorEllynOctaviantyauthorAgung FajarIlmiyonoauthorIKHSAN NUR ASYIQIN. 022121086. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Entitas Privat Pada Badan Usaha Milik Desa (BIMDes) Margajaya Desa Margajaya Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang 2022-2023. Di bawah bimbingan: ELLYN OCTAVIANTY dan AGUNG FAJAR ILMIYONO. 2025. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan hasil pengadopsian dari Internasional Financial Reporting Standard For Small and Sized Entities melalui proses pertimbangan dan penyesuaian situasi indonesia. Tujuan dari Penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pembukuan yang dilakukan oleh BUMDes Margajaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. data primer digunakan untuk memperoleh data-data mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam Penelitian ini, unit analisa yang digunakan adalah organization, yaitu sumber data yang unit analisanya diperoleh berdasarkan informasi dari organisasi keuangan yaitu laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Margajaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Saat ini, BUMDes Margajaya hanya menyusun satu jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Padahal, menurut SAK EP, ada lima jenis laporan yang harus disajikan secara lengkap, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan, BUMDes Margajaya belum sepenuhnya menerapkan standar yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan SAK EP. Pertama, pemilik BUMDes masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai standar ini. Kedua, pendampingan yang diberikan selama proses implementasi SAK EP belum berjalan secara intensif. Ketiga, sosialisasi mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai standar kepada BUMDes masih kurang maksimal. Terakhir, pengawasan dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah desa, juga masih lemah. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor utama mengapa laporan keuangan BUMDes Margajaya belum dapat memenuhi standar akuntansi yang seharusnya. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, diharapkan upaya perbaikan dapat dilakukan agar pengelolaan keuangan BUMDes menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kata kunci: SAK EP, BUMDes, Laporan Keuangan.Akuntansi manajemenAkuntansi2025-07-24Universitas Pakuan;Program Studi AkuntansiThesis