Repository Universitas PakuanAnalisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Di Kota BogorAlandHavilahauthorIwanDarmawanauthorMahipalMahipalauthorHukum merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan secara pasti. Bahkan diantara para sarjana dan ahli hukum sendiri belum ada kesepakatan mengenai batasan yang tepat tentang pengertian hukum. Hal ini menunjukan bahwa hukum merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum pidana melibatkan beberapa institusi yang memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penyidik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa kedua Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika. Meskipun demikian, pembagian kewenangan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan. oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan antara kedua Lembaga tersebut agar tidak terjadi duplikasi tugas maupun konflik kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui dua metode utama, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait penyidikantindak pidana narkotika; dan Penelitian Lapangan (Field Research) melalui wawancara dengan apparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penyidikan kasus narkotika, khususnya dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Kota Bogor. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyidikan dan koordinasi antarlembaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya sering muncul kendala berupa tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, melalui mekanisme pelaporan hasil penyidikan dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 koordinasi antar instansi dapat ditingkatkan.Jual BeliOTT (Operasi Tangkap Tangan)Narkotika2017Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.