TY  - THES
N2  - Hukum merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan secara pasti. Bahkan diantara para sarjana dan ahli hukum sendiri belum ada kesepakatan mengenai batasan yang tepat tentang pengertian hukum. Hal ini menunjukan bahwa hukum merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, penegakan hukum pidana melibatkan beberapa institusi yang memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penyidik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa kedua Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta precursor narkotika. Meskipun demikian, pembagian kewenangan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan. oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidikan antara kedua Lembaga tersebut agar tidak terjadi duplikasi tugas maupun konflik kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui dua metode utama, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait penyidikantindak pidana narkotika; dan Penelitian Lapangan (Field Research) melalui wawancara dengan apparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penyidikan kasus narkotika, khususnya dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Kota Bogor. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyidikan dan koordinasi antarlembaga. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepolisian memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya sering muncul kendala berupa tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, melalui mekanisme pelaporan hasil penyidikan dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 koordinasi antar instansi dapat ditingkatkan.
M1  - Skripsi
UR  - http://eprints.unpak.ac.id/10834/
Y1  - 2017///
ID  - eprintsunpak10834
PB  - Universitas Pakuan
AV  - none
TI  - Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Di Kota Bogor
A1  - Havilah, Aland
A1  - Darmawan, Iwan
A1  - Mahipal, Mahipal
ER  -