The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Online Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 434/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)
Perbankan adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kelayakan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dengan nasabah dilandasi dengan prinsip kepercayaan satu sama lain dalam melakukan kegiatan usaha satu sama lain dengan adanya perjanjian yang dibuat antara nasabah dengan bank. Perjanjian bank dengan nasabah merupakan sumber hukum atau menjadi aturan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan yang kerap muncul dalam masalah antara bank dengan nasabah ialah mengenai kebocoran rahasia bank atau kebocoran data pribadi nasabah sebagai pengguna jasa perbankan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini, diantaranya adalah keabsahan perjanjian kerjasama interkoneksi online berdasarkan Putusan Perkara Nomor 434/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian interkoneksi online dan upaya dan penyelesaiannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kepustakaan (library research) dan data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa keabsahan perjanjian interkoneksi online berdasarkan Putusan Perkara nomor 434/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel bahwa dalam pertimbangan perjanjian kerjasama merupakan hal yang lumrah bagi perusahaan untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencari keuntungan dikarenakan pada hakikatnya bank merupakan badan usaha yang sudah pasti melakukan kegiatan usahanya dalam rangka mencari keuntungan di dalamnya dan tidak adanya kebocoran rahasia bank dikarenakan penggugat telah setuju untuk memberikan data pribadinya kepada BCA dan Citibank Indonesia sebagai nasabah dari kedua bank tersebut, sehingga dengan kata lain penggugat memberikan data pribadinya kepada tergugat sebagai syarat administrasi sebagai nasabah tergugat, permasalahan dalam perjanjian interkoneksi online ialah adanya ingkar janji yang oleh salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban bagi kedua belah dilakukan pihak agar sama-sama mendapatkan keuntungan melalui pemerolehan hak yang didapat, serta upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan pematuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10840 Analisis Keabsahan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Online Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 434/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)