Repository Universitas PakuanPerlindungan Hukum Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi AnggaranAzwarAlif FadilahauthorFarahdinnySiswajanthyauthorSuhermantoSuhermantoauthorPerlindungan hukum terhadap hak pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi anggaran merupakan salah satu isu krusial dalam dinamika hubungan industrial Indonesia. Efisiensi sebagai alasan PHK mendapatkan legitimasi normatif melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, namun pelaksanaannya tidak boleh menghapus kewajiban kompensasi bagi pekerja yang kehilangan sumber penghasilan. Secara normatif, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian hak diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjamin keberlangsungan hidup pekerja pasca terjadinya PHK. Dalam konteks tersebut, mekanisme PHK efisiensi mensyaratkan prosedur yang sah, alasan yang dapat dibuktikan, dan nilai kompensasi yang sesuai ketentuan hukum positif. Meskipun kerangka hukum telah memberikan batasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan PHK efisiensi dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi, minimnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan pasca perubahan regulasi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan menimbulkan ruang sengketa baru. Selain itu, transisi regulasi pasca UU Cipta Kerja menciptakan ketidakpastian implementatif terhadap formula pesangon dan komponen upah yang menjadi dasar perhitungan kompensasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memerlukan ketentuan normatif, tetapi juga sistem penegakan yang efektif dan responsif terhadap perubahan struktur hubungan industrial. Dalam konteks sengketa PHK efisiensi, Peradilan Hubungan Industrial berperan sebagai instrumen penyelesaian akhir yang memastikan pemenuhan hak pesangon dan mengoreksi kelemahan implementasi regulasi. Melalui proses adjudikasi, hakim melakukan verifikasi alasan PHK, menetapkan sah tidaknya efisiensi, serta memastikan nilai kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peran peradilan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas ekonomi perusahaan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Dengan demikian, perlindungan hak pesangon dalam PHK efisiensi mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Perlindungan tersebut tidak saja bertujuan memberikan kompensasi finansial, tetapi juga menjaga martabat pekerja sebagai subjek hukum yang memiliki nilai sosial dan ekonomi dalam hubungan industrial.Perlindungan HukumTenaga Kerja/KetenagakerjaanPHK (Pemutusan Hubungan Kerja)Pesangon2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.