…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Perlindungan Hukum Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Anggaran

Perlindungan Hukum Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Anggaran
type: Thesis
type: Article
abstract: Perlindungan hukum terhadap hak pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi anggaran merupakan salah satu isu krusial dalam dinamika hubungan industrial Indonesia. Efisiensi sebagai alasan PHK mendapatkan legitimasi normatif melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, namun pelaksanaannya tidak boleh menghapus kewajiban kompensasi bagi pekerja yang kehilangan sumber penghasilan. Secara normatif, pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian hak diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjamin keberlangsungan hidup pekerja pasca terjadinya PHK. Dalam konteks tersebut, mekanisme PHK efisiensi mensyaratkan prosedur yang sah, alasan yang dapat dibuktikan, dan nilai kompensasi yang sesuai ketentuan hukum positif. Meskipun kerangka hukum telah memberikan batasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan PHK efisiensi dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi, minimnya sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan pasca perubahan regulasi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan menimbulkan ruang sengketa baru. Selain itu, transisi regulasi pasca UU Cipta Kerja menciptakan ketidakpastian implementatif terhadap formula pesangon dan komponen upah yang menjadi dasar perhitungan kompensasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memerlukan ketentuan normatif, tetapi juga sistem penegakan yang efektif dan responsif terhadap perubahan struktur hubungan industrial. Dalam konteks sengketa PHK efisiensi, Peradilan Hubungan Industrial berperan sebagai instrumen penyelesaian akhir yang memastikan pemenuhan hak pesangon dan mengoreksi kelemahan implementasi regulasi. Melalui proses adjudikasi, hakim melakukan verifikasi alasan PHK, menetapkan sah tidaknya efisiensi, serta memastikan nilai kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peran peradilan menjadi penting unt…
date: 2026
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Perlindungan Hukum
subject: Tenaga Kerja/Ketenagakerjaan
subject: PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
subject: Pesangon

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Farahdinny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinny
family name: Siswajanthy

Suhermanto Suhermanto
type: Person
given name: Suhermanto
family name: Suhermanto

Azwar Alif Fadilah
type: Person
given name: Azwar
family name: Alif Fadilah

Farahdinnny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinnny
family name: Siswajanthy

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10847 Perlindungan Hukum Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Anggaran
format: text/html
primary topic: Perlindungan Hukum Hak Pesangon Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Anggaran

Perlindungan Hukum
type: Concept

Tenaga Kerja/Ketenagakerjaan
type: Concept

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
type: Concept

Pesangon
type: Concept