…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Keabsahan Perkawinan Adat Nias Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Keabsahan Perkawinan Adat Nias Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
type: Thesis
type: Article
abstract: Perkawinan di Indonesia merupakan institusi yang kompleks dan memiliki dimensi hukum, sosial, dan budaya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang diperbaharui dengan keabsahan perkawinan menjadi penting untuk dipahami, terutama dalam konteks perkawinan adat. Adapun identifikasi masalah Penelitian ini, membahas tentang eksistensi Undang-Undang Perkawinan pada perkawinan Adat Nias Selatan dan keabsahan perkawinan Adat Nias Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap praktik perkawinan adat di Nias Selatan. Kerangka pemikiran yang digunakan mencakup teori keabsahan dan teori kepastian hukum untuk menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Nias Selatan masih relevan dalam konteks hukum nasional, asalkan memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Praktik pembayaran mahar (böwö) menjadi salah satu aspek penting dalam perkawinan adat, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Nias. Namun, tantangan muncul dalam bentuk biaya tinggi dan beban sosial yang harus ditanggung oleh pasangan muda. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada keselarasan antara praktik adat dan hukum nasional, terdapat ketegangan ketika norma-norma sosial bertentangan dengan ketentuan hukum formal. Keabsahan perkawinan adat Nias Selatan dapat diakui secara hukum selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hukum adat dan hukum positif dapat berjalan beriringan asalkan tidak melanggar prinsip- prinsip dasar dari masing-masing sistem hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai lokal san…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Hukum Adat
subject: Pernikahan/Perkawinan

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Yenny Febrianty
type: Person
given name: Yenny
family name: Febrianty

Sapto Handoyo DP
type: Person
given name: Sapto
family name: Handoyo DP

Benny Kardia Gea
type: Person
given name: Benny
family name: Kardia Gea

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10870 Keabsahan Perkawinan Adat Nias Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
format: text/html
primary topic: Keabsahan Perkawinan Adat Nias Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Hukum Adat
type: Concept

Pernikahan/Perkawinan
type: Concept