Repository Universitas PakuanAnalisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Studi Kasus Putusan Nomor 423/2019/Pn.SmgDimasSetiawanauthorSuhermantoSuhermantoauthorEkaArdianto IskandarauthorTanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan suatu hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang bukan miliknya sendiri. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penclitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertimbangan Hakim atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/PN.SMG mencerminkan keadilan bukan hanya bagi pemenang sengketa tetapi bagi seluruh pihak yang bersengketa, dimana ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi unsur-unsur yang cukup sehingga kepastian hukum tersebut juga tampak nyata dan menghadirkan keadilan yang diharapkan. Permasalahan yang timbul atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu adanya perbuatan melawan hukum terkait pembatalan HGB yang dilakukan pejabat dan instansi pemerintah yang secara tidak langsung telah menggambarkan kemerosotan keadilan dalam penegakan hukum, dimana dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/ PN.SMG para pihak yang merupakan pejabat dan instansi pemerintahan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan HGB di atas. Melalui putusan pengadilan, maka disengketakan dalam Putusan Nomor: 423 / PDT.G/2019 / PN.SMG menemui kekuatan hukum titik terang dan dapat membuktikan bahwasanya pemegang HGB terbukti secara atas HGB sebagaimana sah memegang Hak sesuai ketentuan yang berlaku dan pembatalan HGB yang dilakukan sebelumnya terbkti dilakukan melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pejabat dan instansi pemerintah.HGB (Hak Guna Bangunan)Perbuatan Melawan Hukum2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.