The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Studi Kasus Putusan Nomor 423/2019/Pn.Smg
Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan suatu hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang bukan miliknya sendiri. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penclitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertimbangan Hakim atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/PN.SMG mencerminkan keadilan bukan hanya bagi pemenang sengketa tetapi bagi seluruh pihak yang bersengketa, dimana ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi unsur-unsur yang cukup sehingga kepastian hukum tersebut juga tampak nyata dan menghadirkan keadilan yang diharapkan. Permasalahan yang timbul atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu adanya perbuatan melawan hukum terkait pembatalan HGB yang dilakukan pejabat dan instansi pemerintah yang secara tidak langsung telah menggambarkan kemerosotan keadilan dalam penegakan hukum, dimana dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/ PN.SMG para pihak yang merupakan pejabat dan instansi pemerintahan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan HGB di atas. Melalui putusan pengadilan, maka disengketakan dalam Putusan Nomor: 423 / PDT.G/2019 / PN.SMG menemui kekuatan hukum titik terang dan dapat membuktikan bahwasanya pemegang HGB terbukti secara atas HGB sebagaimana sah memegang Hak sesuai ketentuan yang berlaku dan pembatalan HGB yang dilakukan sebelumnya terbkti dilakukan melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pejabat dan instansi pemerintah.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10875 Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Studi Kasus Putusan Nomor 423/2019/Pn.Smg