eprintid: 10875
rev_number: 7
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/01/08/75
datestamp: 2026-06-12 02:42:05
lastmod: 2026-06-12 02:42:05
status_changed: 2026-06-12 02:42:05
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Setiawan, Dimas
creators_name: Suhermanto, Suhermanto
creators_name: Ardianto Iskandar, Eka
creators_NPM: 010119010
creators_NPM: NIDN0425106101
creators_NPM: NIDN0410067306
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Suhermanto, Suhermanto
contributors_name: Ardianto Iskandar, Eka
contributors_NIDN: NIDN0425106101
contributors_NIDN: NIDN0410067306
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
title: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Studi Kasus Putusan Nomor 423/2019/Pn.Smg
ispublished: pub
subjects: eo
subjects: pmh
divisions: sch_art
full_text_status: none
abstract: Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan suatu hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan untuk mendirikan dan memiliki bangunan-bangunan yang ada di atasnya yang bukan miliknya sendiri. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penclitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertimbangan Hakim atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/PN.SMG mencerminkan keadilan bukan hanya bagi pemenang sengketa tetapi bagi seluruh pihak yang bersengketa, dimana ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi unsur-unsur yang cukup sehingga kepastian hukum tersebut juga tampak nyata dan menghadirkan keadilan yang diharapkan. Permasalahan yang timbul atas pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu adanya perbuatan melawan hukum terkait pembatalan HGB yang dilakukan pejabat dan instansi pemerintah yang secara tidak langsung telah menggambarkan kemerosotan keadilan dalam penegakan hukum, dimana dalam Putusan Nomor: 423/PDT.G/2019/ PN.SMG para pihak yang merupakan pejabat dan instansi pemerintahan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembatalan HGB di atas. Melalui putusan pengadilan, maka disengketakan dalam Putusan Nomor: 423 / PDT.G/2019 / PN.SMG menemui kekuatan hukum titik terang dan dapat membuktikan bahwasanya pemegang HGB terbukti secara atas HGB sebagaimana sah memegang Hak sesuai ketentuan yang berlaku dan pembatalan HGB yang dilakukan sebelumnya terbkti dilakukan melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pejabat dan instansi pemerintah.
date: 2025
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Setiawan, Dimas and Suhermanto, Suhermanto and Ardianto Iskandar, Eka  (2025) Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Studi Kasus Putusan Nomor 423/2019/Pn.Smg.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.