…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Legal Standing Kepala Kantor Urusan Agama Sebagai Pemohon Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 72/PDT.G/2022/PA.Sor)

Analisis Legal Standing Kepala Kantor Urusan Agama Sebagai Pemohon Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 72/PDT.G/2022/PA.Sor)
type: Thesis
type: Article
abstract: Di dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan yang menetapkan tata cara, persyaratan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan ikatan pernikahan. Fenomena perkawinan poliandri, bahwa istri memiliki suami lebih dari satu yang hal ini dilarang dan bertentangan dengan kodrat wanita sehingga perkawinan tesebut perlu untuk dibatalkan. Perkara Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Sor bahwa Kepala Kantor KUA berperan sebagai pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena merasa tertipu atas pemalsuan identitas status perkawinan pihak wanita. Pembatalan perkawinan diajukan oleh Kepala KUA, yang mana sebelumnya secara administrasi ikut terlibat dalam proses perkawinan tersebut. Adanya pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu: 1) Kedudukan Legal Standing seorang Kepala KUA dalam melakukan pembatalan perkawinan sebagai pemohon 2) Pertimbangan hakim menilai Legal Standing Kepala KUA sebagai pemohon dalam melakukan pembatalan perkawinan sebagai pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Sor. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Perkara No. 72/Pdt.G/2022/PA.Sor, status Kepala KUA sebagai pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa dibohongi dan dirugikan atas pemalsuan identitas status perkawinan oleh Temohon. Kepala KUA memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena diberikan kewenangan oleh hukum sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Kepala KUA dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat kecacatan dalam perkawinan, seperti pemalsuan identitas oleh Termohon. 2) Dalam pertimbangan hakim, Pemohon memiliki kewenangan atau legitima standi judicio untuk mengajukan pembatalan perkawinan para Temohon. Menurut Majelis Hakim, tuntutan pembatalan perkawinan tersebut relevan dan telah sesuai dengan fakta- fakta yang ada, status pemohon selaku Kepala KUA mempunyai hak dan kepentingan untuk mela…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: KUA (Kantor Urusan Agama)
subject: Legal Standing/Kedudukan Hukum
subject: Pembatalan Perkawinan/Pernikahan

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Farahdinny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinny
family name: Siswajanthy

Abid Abid
type: Person
given name: Abid
family name: Abid

Daffa Arkhan Firmansyah
type: Person
given name: Daffa
family name: Arkhan Firmansyah

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10879 Analisis Legal Standing Kepala Kantor Urusan Agama Sebagai Pemohon Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 72/PDT.G/2022/PA.Sor)
format: text/html
primary topic: Analisis Legal Standing Kepala Kantor Urusan Agama Sebagai Pemohon Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 72/PDT.G/2022/PA.Sor)

KUA (Kantor Urusan Agama)
type: Concept

Legal Standing/Kedudukan Hukum
type: Concept

Pembatalan Perkawinan/Pernikahan
type: Concept