Repository Universitas PakuanAnalisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Sebagai Permohonan Dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/ 2021/Pn.Jkt.Pst)ErreunSherlyanti RachmawanauthorAgusSatoryauthorSuhermantoSuhermantoauthorDalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa jika sebuah Perseroan Terbatas melanggar hukum, itu bisa dibubarkan. Menurut Pasal 146 ayat (1), Kejaksaan adalah salah satu pihak yang bisa mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Analisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Sebagai Pemohon Dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yang spesifikasinya yuridis-normatif dengan jenis data studi pustaka. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, serta pengolahan data-data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang menangani langsung perkara tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama, yaitu berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf a yaitu a "Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan". Adapun perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alasan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama yaitu berdasarkan atas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara BAB III tentang Penegakan Hukum huruf B.1) huruf c dan d bahwa PT Bedjoe Makmur Bersama melalui organ struktur pengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memiliki sanksi ancaman pidana, yang kemudian dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Perkara Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Dwi Anggia Permadi (Direktur Utama PT Bedjoe Makmur Bersama) dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT.DKI. Kedua, PT Bedjoe Makmur Bersama telah melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana usaha selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak diketahuinya sebagian besar pemegang saham.PT (Perseroan Terbatas)Kejaksaan2023Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.