…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10882

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10882
type: Thesis
type: Article
title: Analisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Sebagai Permohonan Dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/ 2021/Pn.Jkt.Pst)
abstract: Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa jika sebuah Perseroan Terbatas melanggar hukum, itu bisa dibubarkan. Menurut Pasal 146 ayat (1), Kejaksaan adalah salah satu pihak yang bisa mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Analisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Sebagai Pemohon Dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst). Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yang spesifikasinya yuridis-normatif dengan jenis data studi pustaka. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, serta pengolahan data-data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap hakim yang menangani langsung perkara tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama, yaitu berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf a yaitu a "Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan". Adapun perbuatan hukum yang menjadi dasar atau alasan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama yaitu berdasarkan atas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara BAB III tentang Penegakan Hukum huruf B.1) huruf c dan d bahwa PT Bedjoe Makmur Bersama melalui organ struktur pengurus perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memiliki sanksi ancaman pidana, yang kemudian dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah me…
date: 2023
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: PT (Perseroan Terbatas)
subject: Kejaksaan

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Suhermanto Suhermanto
type: Person
given name: Suhermanto
family name: Suhermanto

Erreun Sherlyanti Rachmawan
type: Person
given name: Erreun
family name: Sherlyanti Rachmawan

Agus Satory
type: Person
given name: Agus
family name: Satory

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10882/
title: HTML Summary of #10882 Analisis Kewenangan Kejaksaan Negeri Sebagai Permohonan Dalam Pengajuan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/ 2021/Pn.Jkt.Pst)
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10882

PT (Perseroan Terbatas)
type: Concept

Kejaksaan
type: Concept