…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Tanggungjawab Pedagang Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Tanggungjawab Pedagang Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
type: Thesis
type: Article
abstract: Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang-barang bekas yang bisa diatur diimpor dalam keadaan tak baru atau bekas ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan himbauan tentang larangan penjualan pakaian bekas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Dalam penulisan ini terdapat identifikasi masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha terkait jual beli barang bekas dan apa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan jual beli barang bekas serta upaya jalan keluarnya. Perlindungan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas sebagai payung hukum dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat bagi konsumen. Perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen pada saat proses jual beli adalah tidak mentaati kewajiban kedua belah pihak dan ketidaktaatannya terhadap UU Perlindungan Konsumen, apabila konsumen mengalami kerugian dikarenakan pelaku usaha, maka pertanggungjawaban yang perlu diberikan oleh pelaku usaha telah dijelaskan ketentuannya dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan apabila pelaku usaha enggan melaksanakan kewajibannya maka pelaku usaha diberikan hukuman pidana atas dasar Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Berdasarkan penelitian maka penulis dapat memberikan saran bahwa pemerintah perlu tegas terkait tidak b…
date: 2024
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Konsumen
subject: Perlindungan Hukum
subject: Barang Bekas
subject: Jual Beli

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Eka Ardianto Iskandar
type: Person
given name: Eka
family name: Ardianto Iskandar

Mustika Mega Wijaya
type: Person
given name: Mustika
family name: Mega Wijaya

Muhammad Sajdahurrahman Septiawan
type: Person
given name: Muhammad
family name: Sajdahurrahman Septiawan

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10889/
title: HTML Summary of #10889 Tanggungjawab Pedagang Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
format: text/html
primary topic: Tanggungjawab Pedagang Terhadap Perdagangan Barang Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Konsumen
type: Concept

Perlindungan Hukum
type: Concept

Barang Bekas
type: Concept

Jual Beli
type: Concept