http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10891 2026-06-24T05:39:14Z info:eu-repo/semantics/descriptiveMetadata http://eprints.unpak.ac.id/10891/ Analisis Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan Dalam Perkara Nomor : 365/PDT.G/2020/PN.CBI Azizah, Ayu D. Butar-butar, Dinalara Mega Wijaya, Mustika Jual Beli Perjanjian Jual beli adalah persetujuan dimana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan, demikian rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan rumusan yang telah diberikan tersebut, jual beli merupakan suatu perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan dan uang oleh pembeli kepada penjual. Kemudian perjanjian yang dilakukan dibawah tangan adalah perjanjian yang prakteknya secara hukum adat. Membahas mengenai perjanjian keabsahan perjanjian dibawah tangan seperti pada perkara nomor: 365/PDT.G/2020/PN.CBI. Adapun uraian permasalahannya mengenai keaabsahan perjanjian tersebut dan penyelesaian serta penegakkan hukumnya. Diuraikan melalui penelitian Dimana sifat penelitiannya deskriptif analitis, yaitu metode mempergunakan uraian jelas dan sistematis didasarkan pada kerangka pemikiran dari hal-hal umum ke khusus. Dengan jenis hukum normatif yaitu undang-undang yang sifatnya dogmatis maupun sosial. Kemudian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan/library research guna memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi bahan-bahan hukum yang mengikat. Data penelitian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk urian. Jual beli tanah dan Properti adalah salah satu jual beli yang oleh undang-undang diharuskan untuk dibuat secara otentik. Beberapa undang- undang tersebut adalah undang-undang pokok agraria dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dibuat dihadapan PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Perjanjian dibawah tangan mengharuskan untuk menguatkan pembuktiannya agar dapat dinyatakan sah. Sebaiknya Apabila ingin melakukan pengikatan jual beli dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dengan akta otentik. Agar Kekuatan hukumnya sempurna sebagai alat bukti Apabila terjadi sengketa. Karena akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua pihak yang dibacakan langsung di hadapan para pihak. Dan sekaligus menjadi tindakan preventif dari terjadinya sengketa. 2025 Thesis NonPeerReviewed Azizah, Ayu and D. Butar-butar, Dinalara and Mega Wijaya, Mustika (2025) Analisis Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan Dalam Perkara Nomor : 365/PDT.G/2020/PN.CBI. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. info:eu-repo/semantics/humanStartPage