…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
type: Thesis
type: Article
abstract: Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang Notaris/PPAT adalah dalam bentuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik, yaitu berupa akta autentik ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat dan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung bahkan dilarang oleh undang-undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Penulisan hukum ini berjudul "Pertanggungjawaban Notaris Selaku Ppat Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah". Dalam penelitian ini penulis memiliki identifikasi masalah yaitu: Bagaimana proses penerbitan perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris dalam membuat akta otentik, Bagaimana anggung jawab notaris selaku PPAT dalam proses pembuatan akta jual beli bila terjadi sengketa dan Apa permasalahan yang timbul dalam pembuatan jual beli dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dalam penelitian adalah menjelaska…
date: 2024
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Batal/Pembatalan
subject: Jual Beli
subject: PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
subject: Notaris
subject: Akta

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Eka Ardianto Iskandar
type: Person
given name: Eka
family name: Ardianto Iskandar

Farahdinnny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinnny
family name: Siswajanthy

Bintang Candra Waluya
type: Person
given name: Bintang
family name: Candra Waluya

Farahdinny Siswajanthy
type: Person
given name: Farahdinny
family name: Siswajanthy

KODEPRODI74021#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10902/
title: HTML Summary of #10902 Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
format: text/html
primary topic: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Batal/Pembatalan
type: Concept

Jual Beli
type: Concept

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
type: Concept

Notaris
type: Concept

Akta
type: Concept