Repository Universitas PakuanAnalisis Keabsahan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah (pp) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Jo Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Putusan No: 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr)ErnihErnihauthorSuhermantoSuhermantoauthorChairijahChairijahauthorWaralaba merupakan salah satu bentuk badan usaha yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Juncto Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang mana dalam peraturan perundang-undangan ersebut dijelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Menanggapi permasalahan yang akan dikaji pada penulisan hukum ini, penulis herpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Juncto Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Adapun permasalahan yang dibahas pada penulisan hukum ini berpacu pada Studi Kasus Putusan Nomor 3PLG.S/2023/PN.Jkt.Utr mengenai keabsahan perjanjian waralaba atas adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum di dalamnya, yang mana dalam undang- andang tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan waralaba. Namun, pada Studi Kasus Putusan Nomor 3PLG.S/2023/PN.Jkt.Utr pemberi waralaba justru melakukan beberapa berpuatan yang mengakibatkan ketidakabsahan perjanjian waralaba yang telah diakukan seperti tidak memberikan prospektus, tidak terdaftar sebagai perusahaan waralaba, tidak memenuhi syarat minimal pengalaman usaha, kedudukan penggugat dan tergugat yang tidak setara dalam perjanjian dan beberapa perbuatan melawan hukum lainnya. Hal tersebut tentunya mengakibatkan adanya gian terhadap salah satu pihak sehingga perjanjian antara PT Hoghock Kuliner Tintumesia dengan Imelda Bungawati pada Putusan Nomor 3PULG.S/2023/PN.Jkt.Utr dinyatakan batal demi hukum karena perjanjian sebut bertentangan dengan hukum dan pembebanan ganti rugi materiil kepada pitak yang dirugikan.PerjanjianWaralaba/Franchise2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.