Repository Universitas PakuanEksistensi Otoritas Jasa Keuangan Terkait Financial Technology Di Era Digital Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa KeuanganRadenRiyanti WirasatiauthorFarahdinnySiswajanthyauthorLindryaniSjofjanauthorPerkembangan penggunaan internet di Indonesia telah berkembang dengan cepat sejak dikenalnya internet pada tahun 1990-an, internet telah menjadi kebutuhan mendasar untuk semua kalangan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Financial Techology yang selanjutnya disebut Fintech adalah pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan, perusahaan fintech mulai bermunculan sekitar awal tahun 2016 dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang diharapkan mampu memberikan partner bisnis dalam dunia teknologi yang sangat cepat berkembang. Bagaimana eksistensi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK dalam mengawasi penyelenggaraan fintech di era digital? Pengawasan terhadap fintech peer to peer lending atau pinjam meminjam uang online dibagi menjadi dua tahapan: pra-operasional usaha, saat operasional usaha, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan menimbulkan dampak negatif akibat dari adanya bebarapa kasus yang melibatkan penyelenggara fintech ilegal. Bagaimanakah pengawasan OJK dalam mengawasi perusahaan fintech peer to peer lending ilegal yang tumbuh berkembang di Indonesia berdasarkan UU OJK? OJK memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran pinjaman online ilegal dan praktek investasi illegal dalam mengatasi pelanggaran yang dibuat oleh pelaku fintech ilegal agar tidak terjadi kerugian yang terus berulang. Persoalan ini sangat menarik, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, berupa peraturan perundangan-undangan, buku, jurnal, makalah, dll. Kemudian untuk mempertajam analisis maka dibutuhkan data empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber OJK, hasil penelitian bahwa upaya OJK dalam mengawasi para pelaku fintech wajib memastikan sistemnya andal. Kewenangan OJK terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu: menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Selain itu juga kewenangan pengaturan dan pengawasan fintech oleh OJK. Kewenangan- kewenangan itu harus diikuti oleh lembaga keuangan termasuk perusahaan fintech. Prosedur pemeriksaan OJK terhadap fintech diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap fintech dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis peer to peer lending.OJK (Otoritas Jasa Keuangan)IlegalFintech (Financial Technology)2024Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.