Repository Universitas PakuanAnalisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappenda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten BogorRayRafi Kahramandika MusrizalauthorIsepH. InsaniauthorRobySatya NugrahaauthorPenelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak restoran guna mencegah terjadinya kecurangan laporan pajak di wilayah kerja BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor. Pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pemungutannya dilakukan melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti pelaporan omset yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan prosedur pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak restoran masih menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sanksi, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi yang optimal. Pengawasan yang dilakukan mencakup verifikasi laporan pajak, penyampaian surat teguran, serta penegakan hukum melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan, hingga Surat Paksa. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan pajak, serta penguatan sanksi hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan perpajakan di daerah serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, guna meningkatkan PAD dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.Pajak/Perpajakan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.