@prefix eprel: .
@prefix ep: .
@prefix rdf: .
@prefix owl: .
@prefix event: .
@prefix epid: .
@prefix skos: .
@prefix void: .
@prefix cc: .
@prefix geo: .
@prefix dct: .
@prefix rdfs: .
@prefix foaf: .
@prefix xsd: .
@prefix dc: .
@prefix bibo: .
<>
foaf:primaryTopic ;
rdfs:comment "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^xsd:string .
dc:format "text/html";
dc:title "HTML Summary of #10940 \n\nAnalisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappenda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor\n\n";
foaf:primaryTopic .
rdf:_1 ;
rdf:_2 ;
rdf:_3 .
,
;
bibo:abstract "Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak restoran guna mencegah terjadinya kecurangan laporan pajak di wilayah kerja BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor. Pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pemungutannya dilakukan melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti pelaporan omset yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan prosedur pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak restoran masih menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sanksi, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi yang optimal. Pengawasan yang dilakukan mencakup verifikasi laporan pajak, penyampaian surat teguran, serta penegakan hukum melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan, hingga Surat Paksa. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan pajak, serta penguatan sanksi hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan perpajakan di daerah serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, guna meningkatkan PAD dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik."^^xsd:string;
bibo:authorList ;
bibo:status ;
dct:creator ,
,
,
,
;
dct:date "2025";
dct:isPartOf ;
dct:issuer ,
;
dct:subject ;
dct:title "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappenda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor"^^xsd:string;
rdf:type bibo:Article,
bibo:Thesis,
ep:EPrint,
ep:ThesisEPrint;
rdfs:seeAlso .
rdf:type skos:Concept;
skos:prefLabel "Pajak/Perpajakan" .
foaf:name "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
dct:isPartOf ;
foaf:name "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
dct:hasPart ;
foaf:name "Universitas Pakuan"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Organization .
foaf:familyName "Satya Nugraha"^^xsd:string;
foaf:givenName "Roby"^^xsd:string;
foaf:name "Roby Satya Nugraha"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .
foaf:familyName "Rafi Kahramandika Musrizal"^^xsd:string;
foaf:givenName "Ray"^^xsd:string;
foaf:name "Ray Rafi Kahramandika Musrizal"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .
foaf:familyName "H. Insani"^^xsd:string;
foaf:givenName "Isep"^^xsd:string;
foaf:name "Isep H. Insani"^^xsd:string;
rdf:type foaf:Person .