The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappenda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor
Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak restoran guna mencegah terjadinya kecurangan laporan pajak di wilayah kerja BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor. Pajak restoran sebagai bagian dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pemungutannya dilakukan melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti pelaporan omset yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber dari BAPPENDA UPT Pajak Daerah Ciomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan prosedur pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pajak restoran masih menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya sanksi, serta kurangnya penggunaan teknologi informasi yang optimal. Pengawasan yang dilakukan mencakup verifikasi laporan pajak, penyampaian surat teguran, serta penegakan hukum melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan, hingga Surat Paksa. Namun, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan pajak, serta penguatan sanksi hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan perpajakan di daerah serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif, guna meningkatkan PAD dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10940 Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Untuk Mencegah Kecurangan Laporan Pajak Di Bappenda UPT Pajak Daerah Ciomas Kabupaten Bogor