%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Febriansyah, Noval
%A H. Insani, Isep
%A Perdana, Angga
%A Universitas Pakuan,
%A KODEPRODI74201#ILMU HUKUM,
%B KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
%D 2025
%F eprintsunpak:10969
%I Universitas Pakuan
%T Efektivitas Kerjasama Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Jo UU No. 35 Tahun 2009
%U http://eprints.unpak.ac.id/10969/
%X Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran narkotika sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang menjadikan Indonesia rentan akibat letak geografis strategis, luas wilayah maritim, serta besarnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut menuntut efektivitas kerja sama hukum internasional dalam penanggulangannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan kerja sama hukum internasional dalam penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia berdasarkan Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama tersebut serta upaya penyelesaiannya. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori efektivitas hukum, teori kerja sama internasional, dan teori penegakan hukum untuk menganalisis keterkaitan norma internasional dengan implementasinya dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, khususnya Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama hukum internasional yang dilakukan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, relatif efektif dalam meningkatkan pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan pengungkapan kasus narkotika lintas negara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan wilayah perbatasan laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama hukum internasional memiliki peran strategis dalam penanggulangan peredaran narkotika, namun perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas dan pengawasan wilayah perbatasan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia.