Repository Universitas PakuanEfektivitas Kerjasama Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Jo UU No. 35 Tahun 2009NovalFebriansyahauthorIsepH. InsaniauthorAnggaPerdanaauthorPenelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran narkotika sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang menjadikan Indonesia rentan akibat letak geografis strategis, luas wilayah maritim, serta besarnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut menuntut efektivitas kerja sama hukum internasional dalam penanggulangannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan kerja sama hukum internasional dalam penanggulangan peredaran narkotika di Indonesia berdasarkan Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama tersebut serta upaya penyelesaiannya. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori efektivitas hukum, teori kerja sama internasional, dan teori penegakan hukum untuk menganalisis keterkaitan norma internasional dengan implementasinya dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, khususnya Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama hukum internasional yang dilakukan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, relatif efektif dalam meningkatkan pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan pengungkapan kasus narkotika lintas negara. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan wilayah perbatasan laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama hukum internasional memiliki peran strategis dalam penanggulangan peredaran narkotika, namun perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas dan pengawasan wilayah perbatasan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia.Hukum InternasionalKerjasamaNarkotika2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.