Repository Universitas PakuanPeran Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Melakukan Pengawasan Penyerahan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Yang Tidak Diserahkan Oleh Pengembang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan PemukimanM. MulyanaReganaauthorEkaArdianto IskandarauthorSuhermantoSuhermantoauthorSetiap pembangunan dari prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman (fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang dikerjakan oleh pengembang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Di Kabupaten Bogor Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan sekaligus juga kewajiban mengenai perannya sebagai kepala pemerintahan daerah dalam melakukan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Mengenai hal tersebut di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan penyerahan Fasilitas Sosial Dam Fasilitas Umum yang tidak diserahkan oleh pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Adapun yang jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini yaitu data sekunder. Data yang telah penulis peroleh diolah dan dianalisis secara kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melakukan pengawasan kepada pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitias. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pertanahan Kabupaten Bogor hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman. Prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan merupakan hal tak terpisahkan dari kawasan perumahan yang sangat krusial dan dibutuhkan untuk menunjang kualitas hidup warga kota. Hal ini menjadi kewajiban mutlak bagi pemerintah daerah beserta pengembang perumahan untuk menyediakan, mengelola, dan memelihara serta meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sedang untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas sebuah perumahan maka erlebih dahulu harus dilaksanakan penyerahan oleh pengembang kepada pemerintah kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemda (Pemerintahan Daerah)Perda (Peraturan Daerah)Sapras (Sarana dan Prasarana)2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.