…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10970

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10970
type: Thesis
type: Article
title: Peran Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Melakukan Pengawasan Penyerahan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Yang Tidak Diserahkan Oleh Pengembang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman
abstract: Setiap pembangunan dari prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman (fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang dikerjakan oleh pengembang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Di Kabupaten Bogor Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan sekaligus juga kewajiban mengenai perannya sebagai kepala pemerintahan daerah dalam melakukan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. Mengenai hal tersebut di atas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan penyerahan Fasilitas Sosial Dam Fasilitas Umum yang tidak diserahkan oleh pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Adapun yang jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini yaitu data sekunder. Data yang telah penulis peroleh diolah dan dianalisis secara kualitatif, penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melakukan pengawasan kepada pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitias. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pertanahan Kabupaten Bogor hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 113 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman. Prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan merupakan hal tak terpisahkan dari kawasan perumahan yang sangat krusial dan dibutuhkan untuk menunjang kualitas hidup warga kota. Hal ini menjadi kewajiban mutlak bagi pemerintah daerah beserta pengembang perumahan untuk menyediakan, mengelola, dan memelihara serta meningkatkan kualitas …
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Pemda (Pemerintahan Daerah)
subject: Perda (Peraturan Daerah)
subject: Sapras (Sarana dan Prasarana)

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

M. Mulyana Regana
type: Person
given name: M. Mulyana
family name: Regana

Suhermanto Suhermanto
type: Person
given name: Suhermanto
family name: Suhermanto

Eka Ardianto Iskandar
type: Person
given name: Eka
family name: Ardianto Iskandar

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

http://eprints.unpak.ac.id/10970/
title: HTML Summary of #10970 Peran Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Melakukan Pengawasan Penyerahan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Yang Tidak Diserahkan Oleh Pengembang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman
format: text/html
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/10970

Pemda (Pemerintahan Daerah)
type: Concept

Perda (Peraturan Daerah)
type: Concept

Sapras (Sarana dan Prasarana)
type: Concept