Repository Universitas PakuanTinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah PutihSintaMulyaniauthorIsepH. InsaniauthorTutiSusilawati K.authorPenelitian ini mengkaji kedudukan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem hukum nasional Indonesia. Instruksi Presiden ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, sejalan dengan Asta Cita kedua dan keenam menuju Indonesia Emas 2045. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional, dan (2) apa saja kendala dalam pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, instruksi ini memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen kebijakan (beleidsregel) yang bersifat beschikking (penetapan). Kewenangan Presiden mengeluarkan instruksi bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sejalan dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Instruksi ini mengikat secara vertikal internal bagi instansi pemerintah yang menjadi alamatnya, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan meliputi: (1) kompleksitas regulasi dan birokrasi yang lambat, (2) keterbatasan kapasitas SDM dalam manajemen dan akuntansi koperasi, (3) keterbatasan modal awal meskipun ada dukungan Dana Desa, (4) partisipasi masyarakat yang rendah akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat koperasi, dan (5) tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Upaya penyelesaian yang direkomendasikan mencakup: penyederhanaan birokrasi melalui sistem digital terpadu, penguatan program pelatihan SDM yang sistematis dan berkelanjutan, optimalisasi Dana Desa untuk modal koperasi, sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat, serta pembangunan sistem transparansi dan kemitraan strategis dengan swasta, NGO, dan lembaga keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Instruksi Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang memadai, pendampingan intensif, dan komitmen kuat dari semua pihak, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutanKoperasi2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.