…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam sistem hukum nasional Indonesia. Instruksi Presiden ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, sejalan dengan Asta Cita kedua dan keenam menuju Indonesia Emas 2045. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) bagaimana kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional, dan (2) apa saja kendala dalam pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, instruksi ini memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen kebijakan (beleidsregel) yang bersifat beschikking (penetapan). Kewenangan Presiden mengeluarkan instruksi bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan sejalan dengan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Instruksi ini mengikat secara vertikal internal bagi instansi pemerintah yang menjadi alamatnya, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah. Kendala utama dalam pelaksanaan meliputi: (1) kompleksitas regulasi dan birokrasi yang lambat, (2) keterbatasan kapasitas SDM dalam manajemen dan akuntansi koperasi, (3) keterbatasan modal awal meskipun ada dukungan Dana Desa, (4) partisipasi masyarakat yang rendah akibat kurangnya pemahaman tentang manfaat koperasi, dan (5) tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Upaya penyelesaian yang direkomendasikan mencakup: penyederhanaan birokrasi melalui sistem digital terpadu, penguatan pr…
date: 2026
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Koperasi

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Sinta Mulyani
type: Person
given name: Sinta
family name: Mulyani

Tuti Susilawati K.
type: Person
given name: Tuti
family name: Susilawati K.

Isep H. Insani
type: Person
given name: Isep
family name: H. Insani

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #10971 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
format: text/html
primary topic: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Koperasi
type: Concept