Repository Universitas PakuanTinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan DaerahM. AryaWirahadi PermanaauthorEkaArdianto IskandarauthorNandangKusnadiauthorPenelitian ini berangkat dari kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi sebagai perwujudan prinsip good governance. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan instrumen strategis yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi SIPD di daerah masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek yuridis maupun teknis operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan SIPD pada tingkat perangkat daerah. Analisis penelitian difokuskan pada penerapan asas-asas hukum administrasi negara, meliputi asas legalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala utama, antara lain kedudukan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai dasar sistem tunggal nasional yang belum diperkuat oleh regulasi pada tingkat yang lebih tinggi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia, serta belum maksimalnya integrasi data dan aksesibilitas informasi bagi publik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap penerapan SIPD, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta optimalisasi koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)Pemda (Pemerintahan Daerah)2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.