Repository Universitas PakuanPerlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Berada Di Wilayah Konflik Internasional Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Al Jazeera Hamza Dahdouh)DimasDwi RamadhanauthorTutiSusilawati K.authorSobarSukmanaauthorHak asasi manusia terdiri dari berbagai hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dan hak untuk berpendapat, wujud dari hak untuk berpendapat adalah adanya profesi jurnalistik. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap jurnalis yang berada di wilayah konflik internasional antara Israel dan Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional dalam melindungi jurnalis yang berada di wilayah konflik bersenjata dan untuk mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang berkonflik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menyebabkan kematian terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus tewasnya jurnalis Al Jazeera, Hamza Dahdouh. Hasil penelitian menunjukan bahwa jurnalis yang berada di wilayah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil dan harus andungi, tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan jurnalis telah diatur dalam berbagai konvensi seperti Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa III 1949, Protokol tambahan I pada konvensi jenewa 1977, hingga hukum kebiasaan internasional dalam aturan 34 hukum kebiasaan humaniter internasional. Dalam hal menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan militer Israel di wilayah Palestina, Palestina dapat meminta mahkamah pidana internasional untuk melaksanakan yurisdiksinya, mahkamah pidana internasional memiliki wemangan untuk menyelidiki dan mengadili individu atas kejahatan ernasional yang serius. Mahkamah pidana internasional memiliki kewenangan sempat jenis kejahatan internasional diantaranya, genosida, kejahatan hadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Serangan hadap jurnalis termasuk dalam kejahatan perang karena ketentuan mengenai perlindungan jurnalis telah diatur dalam hukum dan kebiasaan perang. Wahkamah pidana internasional juga memiliki yurisdiksi teritorial, mahkamah na internasional dapat menjalankan yurisdiksinya jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 1998, Israel tidak meratifikasi Statuta Roma tapi Palestina merupakan negara pihak Statuta Roma 1998.Perlindungan HukumHukum HumaniterJurnalis2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.