The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Rangka Memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2021
Penelitian ini mengkaji peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bogor dalam memfasilitasi pengembangan usaha mikro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro. Usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian Kota Bogor dengan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan berkontribusi 62% terhadap PDRB. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta kesulitan akses pasar. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur terkait, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi dan pelaku usaha mikro. Kerangka teoritis menggunakan teori kewenangan, teori hukum administrasi, dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi telah menjalankan perannya melalui berbagai program seperti: (1) Program pelatihan dan pembinaan manajemen usaha yang telah melatih lebih dari 500 pelaku usaha mikro; (2) Program fasilitasi akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, dengan penyaluran KUR mencapai Rp 100 miliar dan 75% pelaku usaha berhasil meningkatkan omzet minimal 30%; (3) Program sertifikasi dan legalisasi usaha yang meningkatkan jumlah UMKM berizin sebesar 40%; (4) Program pengembangan produk dan pemasaran yang berhasil menembus pasar modern dan ekspor. Implementasi kebijakan menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi pelaku usaha, dan persaingan pasar yang ketat. Penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi telah efektif menjalankan kewenangan sesuai landasan hukum yang berlaku, namun perlu penguatan dalam hal perluasan jangkauan program, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi multipihak. Rekomendasi meliputi pengembangan sistem pendampingan berkelanjutan, digitalisasi layanan, penguatan branding produk lokal, dan sinergi dengan stakeholder untuk menciptakan ekosistem UMKM yang kondusif dan berkelanjutan.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10992 Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Rangka Memfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2021