Repository Universitas PakuanAnalisis Perjanjian Perbatasan Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini Tahun 2013 (Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangements) Dalam Perspektif Hukum InternasionalDaraBerliantiauthorAriWuisangauthorAnggaPerdanaauthorPerbatasan wilayah darat merupakan bagian dari kedaulatan suatu megara yang menentukan batas kekuasaan hukum, yurisdiksi, dan tanggung jawab terhadap wilayah serta masyarakat di dalamnya. Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang ditetapkan melalui Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangement tahun 2013 mencerminkan upaya bilateral dalam menjaga stabilitas kawasan, mengatur lalu Tintas lintas batas, serta melindungi masyarakat adat yang berada di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini juga strategis namun rentan terhadap aktivitas ilegal dan potensi gangguan keamanan. Namun, pelaksanaan perjanjian ini tidak lepas dari kendala seperti keterlambatan ratifikasi oleh Papua Nugini, serta kompleksitas sosial dan budaya akibat hubungan kekerabatan lintas batas dan akses geografis yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan perbatasan. Adapun identifikasi permasalahan dalam penulisan hukum ini meliputi: bagaimana isi perjanjian ditinjau dari perspektif hukum internasional, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di wilayah perbatasan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh data empiris melalui studi pustaka dan wawancara. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui kajian dokumen dan sumber hukum yang relevan. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Perjanjian Internasional untuk menganalisis prosedur dan kepastian hukum antarnegara, Teori Kedaulatan Negara untuk menegaskan penguasaan atas wilayah perbatasan, serta prinsip Uti Possidetis Juris sebagai dasar hukum penetapan batas warisan kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini bermanfaat dalam menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan kerja sama bilateral, perlindungan masyarakat adat, dan pengelolaan wilayah yang lebih effektif. Hambatan-hambatan yang ada telah mulai diatasi melalui forum bersama seperti Komite Perbatasan Bersama dan mekanisme koordinasi yang lebih therstruktur antara kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal agar implementasi perjanjian tidak menimbulkan konflik baru dan diperlukan percepatan ratifikasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan infrastruktur perbatasan guna mendukung efektivitas pelaksanaan perjanjian.PerjanjianPerbatasan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.