Repository Universitas PakuanTugas Dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakan Kehormatan Perilaku Hakim Di IndonesiaMuhamadDhava DienullahauthorAriWuisangauthorRobySatya NugrahaauthorIndonesia sebagai negara hukum (Rechtstaat) menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berintegritas sebagai pilar fundamental. Namun, realitas tantangan terhadap profesionalisme dan moralitas yudisial mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. KY hadir sebagai mekanisme checks and balances eksternal yang esensial, dengan mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tugas dan kewenangan KY dalam menjalankan mandat tersebut, serta mengidentifikasi problematika yang timbul dalam implementasi pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk membedah kerangka yuridis dan tantangan sistemik yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KY mencakup siklus pengawasan yang holistik: 1. Fungsi preventif, yang termanifestasi paling fundamental dalam seleksi hakim agung; dan 2. Fungsi represif, melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dirumuskan bersama Mahkamah Agung (MA). Namun, efektivitas pengawasan ini menghadapi tiga kendala utama: (a) tensi kewenangan (jurisdictional tension) yang persisten dengan Mahkamah Agung; (b) kerancuan normatif pada 'zona abu-abu' antara ranah teknis yudisial yang independen dengan pelanggaran perilaku hakim; dan (c) keterbatasan kapasitas institusional KY. Skripsi ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran KY, diperlukan solusi yang holistik. Rekomendasi utama mencakup perlunya rekonstruksi relasi kelembagaan KY dan MA melalui protokol yuridis yang mengikat, amandemen legislatif untuk memberikan demarkasi yang jernih antara 'teknis yudisial' dan 'perilaku', serta penguatan kapasitas internal KY secara sistemik. Sinergitas ini esensial untuk mewujudkan peradilan yang akuntabel dan tepercaya.Komisi YudisialHakim2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.