The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Tugas Dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakan Kehormatan Perilaku Hakim Di Indonesia
Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaat) menempatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berintegritas sebagai pilar fundamental. Namun, realitas tantangan terhadap profesionalisme dan moralitas yudisial mengamanatkan pembentukan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. KY hadir sebagai mekanisme checks and balances eksternal yang esensial, dengan mandat konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tugas dan kewenangan KY dalam menjalankan mandat tersebut, serta mengidentifikasi problematika yang timbul dalam implementasi pengawasannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk membedah kerangka yuridis dan tantangan sistemik yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KY mencakup siklus pengawasan yang holistik: 1. Fungsi preventif, yang termanifestasi paling fundamental dalam seleksi hakim agung; dan 2. Fungsi represif, melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dirumuskan bersama Mahkamah Agung (MA). Namun, efektivitas pengawasan ini menghadapi tiga kendala utama: (a) tensi kewenangan (jurisdictional tension) yang persisten dengan Mahkamah Agung; (b) kerancuan normatif pada 'zona abu-abu' antara ranah teknis yudisial yang independen dengan pelanggaran perilaku hakim; dan (c) keterbatasan kapasitas institusional KY. Skripsi ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran KY, diperlukan solusi yang holistik. Rekomendasi utama mencakup perlunya rekonstruksi relasi kelembagaan KY dan MA melalui protokol yuridis yang mengikat, amandemen legislatif untuk memberikan demarkasi yang jernih antara 'teknis yudisial' dan 'perilaku', serta penguatan kapasitas internal KY secara sistemik. Sinergitas ini esensial untuk mewujudkan peradilan yang akuntabel dan tepercaya.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #10995 Tugas Dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakan Kehormatan Perilaku Hakim Di Indonesia