TY  - THES
PB  - Universitas Pakuan
TI  - Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Pagar Laut Di Desa Tanjung Pasir Menurut Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
ID  - eprintsunpak10996
UR  - http://eprints.unpak.ac.id/10996/
A1  - Septia Ningrung, Indriani
A1  - Nuradi, Nuradi
A1  - Antoni, Herli
M1  - Skripsi
Y1  - 2025///
N2  - Penelitian ini membahas kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pagar Laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang diduga mengandung cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya. Permasalahan ini menjadi penting karena keberadaan sertifikat yang cacat hukum berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dalam membatalkan sertifikat HGB sesuai dengan PeraturanPenelitian ini membahas kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melakukan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pagar Laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang diduga mengandung cacat hukum administratif dalam proses penerbitannya. Permasalahan ini menjadi penting karena keberadaan sertifikat yang cacat hukum berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kewenangan, serta mekanisme yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dalam membatalkan sertifikat HGB sesuai dengan Peraturan
AV  - none
ER  -