The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Perlindungan Migrasi Ikan Teri Dan Dampaknya Terhadap Sektor Perikanan Indonesia
United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam hal ini menganalisis terkait perlindungan migrasi ikan teri dan dampaknya terhadap sektor perikanan Indonesia. Latar belakang penelitian didasari dinamika migrasi ikan teri di perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka, yang rentan terhadap penangkapan ilegal (IUU Fishing) dan eksploitasi berlebihan yang dapat berdampak terhadap sektor perikanan serta perekonomian Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif- empiris dengan analisis data sekunder (regulasi nasional dan internasional) serta wawancara dengan pemangku kepentingan. Teori yang digunakan menggunakan teori Hukum Internasional, Teori Kedaulatan Negara dan Teori Perekonomian sebagai landasan fundamental dalam kerangka berpikir untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelemntasi UNCLOS 1982 memberikan landasan hukum bagi Indonesia dalam pengelolaan dan perlindungan migrasi ikan teri melalui ratifikasi UU No. 17 Tahun 1985. Berbagai regulasi seperti UU ZEE (UU No. 5/1983), UU Perairan Indonesia (UU No. 6/1996), UU Kelautan (UU No. 32/2014), serta UU Perikanan (UU No. 25/2009) mendukung pengelolaan sumber daya laut. Meski demikian, implementasi masih menghadapi kendala seperti pengawasan, penegakan hukum, dan IUU Fishing. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan tambahan seperti PP No. 60/2007, PP No. 27/2021, PP No. 11/2023, serta Permen KP terkait untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan teri. Kemudian dampak migrasi ikan teri berpengaruh signifikan terhadap sektor perikanan Indonesia secara ekonomi dan lingkungan. Kontribusi ekonomi bagi nelayan terhambat oleh fluktuasi pasokan dan praktik penangkapan berlebihan yang mengancam keberlanjutan. Pengaturan melalui UU Perikanan (UU No. 45/2009 jo. UU No. 32/2004) serta PP Penangkapan Ikan Terukur bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan penegakan hukum, pengembangan infrastruktur, pelatihan nelayan, dan kerja sama internasional. Upaya pemerintah seperti pembentukan Satgas IUU Fishing (Permen KP No. 24/2020) dan pengaturan alat tangkap ramah lingkungan (Permen KP No. 59/2020) diharapkan mampu menjaga keberlanjutan migrasi ikan teri dan sektor perikanan nasional. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan kerja sama regional. Kesimpulan utama menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip UNCLOS 1982 untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan teri.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11073 Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Perlindungan Migrasi Ikan Teri Dan Dampaknya Terhadap Sektor Perikanan Indonesia
IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing
UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)