…
primary topic: Analisis Terhadap Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Mantan Suami Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Perdata No. 194.G/2021/PA.BGR)
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

http://eprints.unpak.ac.id/11077/
format: text/html
title: HTML Summary of #11077 Analisis Terhadap Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Mantan Suami Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Perdata No. 194.G/2021/PA.BGR)
primary topic: Analisis Terhadap Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Mantan Suami Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Perdata No. 194.G/2021/PA.BGR)

Analisis Terhadap Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Oleh Mantan Suami Secara Sepihak Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Perdata No. 194.G/2021/PA.BGR)
abstract: Tindakan hukum terhadap harta bersama harus disepakati dan atau disetujui oleh kedua belah pihak misalnya harta bersama dijadikan jaminan hutang pada bank tertentu maka perjanjian pembebanan jaminan hutang itu harus disetujui oleh suami dan isteri, sepanjang tidak ada perjanjian lain saat keduanya melakukan perkawinan atau disebut perjanjian perkawinan. Karena itu, suami dan isteri perlu memahami dengan baik hak serta tanggung jawab mereka terkait aset bersama, serta mengurusnya dengan cermat dan penuh tanggung jawab supaya tidak terjadi perselisihan antara suami dan isteri sebagaimana dalam Perkara Nomor 194/Pdt.G/2019/PA.Bgr. Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta bersama pasca perceraian yang dijadikan sebagai jaminan hutang secara sepihak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan penafsiran dan pengaturan sistematis Berbagai peraturan perundang-undangan. Secara normatif, Undang-Undang Namor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Meskipun perkawinan mah putus karena perceraian, status hukum harta bersama tetap melekat mpai dilakukan pembagian secara sah. Tindakan penjaminan harta bersama sepihak sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 14 Pdt.G/2019/PA.Bgr tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkan cacat yuridis. Mengatur bahwa setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, khususnya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 194/Pdt.G/2019/PA.Bgr, ketentuan tersebut belum diterapkan secar…
author list: authors
status: published
date: 2025
is part of: repository
subject: Harta Bersama/Harta Gono Gini
subject: Jaminan
subject: Perceraian
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Harta Bersama/Harta Gono Gini
type: Concept

Jaminan
type: Concept

Perceraian
type: Concept

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Universitas Pakuan
type: Organization

Rena Evathia
family name: Evathia
given name: Rena
type: Person

Suhermanto Suhermanto
family name: Suhermanto
given name: Suhermanto
type: Person

Mustika Mega Wijaya
family name: Mega Wijaya
given name: Mustika
type: Person