…
primary topic: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2025 Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

HTML Summary of #11084 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2025 Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal
format: text/html
primary topic: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2025 Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXI/2025 Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal
abstract: Pemilihan umum mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Seiring berkembangnya perpolitikan di Indonesia muncul beberapa masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, salah satunya calon tunggal. ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomena calon tunggal di beberapa daerah. Pertama, adanya pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilihan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU Nomor 8 Tahun 2015. Kedua, putusan MK mengharuskan anggota DPR/DPRD berhenti dari jabatannya kalau menjadi peserta pilkada. Ketiga, lemahnya kaderisasi partai, kalusi antar partai, dan lemahnya orientasi kebijakan partai. Identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 dan bagaimana implikasi putusan mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Kesimpulan pada penulisan hukum ini yaitu pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015, antara lain menimbang Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2015, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, amanat dari Pasal 18 ayat (4) LUD 1945, bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis, pemilukada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, jika tidak adanya pemilukada Karena tidak memenuhi adanya dua pasangan calon, maka hal tersebut mengancam hak rakyat untuk dipilih …
author list: authors
status: published
date: 2025
is part of: repository
subject: Putusan
subject: MK (Mahkamah Konstitusi)
subject: Kepala Daerah
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Putusan
type: Concept

MK (Mahkamah Konstitusi)
type: Concept

Kepala Daerah
type: Concept

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Universitas Pakuan
type: Organization

Ari Wuisang
family name: Wuisang
given name: Ari
type: Person

Nandang Kusnadi
family name: Kusnadi
given name: Nandang
type: Person

Vaddeli Bagas Buana
family name: Bagas Buana
given name: Vaddeli
type: Person