{
      "institution": "Universitas Pakuan",
      "full_text_status": "none",
      "subjects": [
        "KD",
        "KebebasanBerekspresi"
      ],
      "eprintid": 11085,
      "date_type": "published",
      "lastmod": "2026-07-27 03:15:05",
      "contributors": [
        {
          "type": "http:\/\/www.loc.gov\/loc.terms\/relators\/THS",
          "name": {
            "family": "Febrianty",
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "given": "Yenny"
          },
          "NIDN": "NIDN0403027403"
        },
        {
          "type": "http:\/\/www.loc.gov\/loc.terms\/relators\/THS",
          "name": {
            "family": "Antoni",
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "given": "Herli"
          },
          "NIDN": "NIDN0423099601"
        }
      ],
      "title": "Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berekspresi Melalui Media Elektronik DI Indonesia Berdasarkan Declarations Of Human Right Pasal 19",
      "thesis_type": "Skripsi",
      "date": 2026,
      "abstract": "Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia fundamental dan indikator kunci negara demokrasi yang berfungsi berdasarkan supremasi hukum. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan kebebasan berekspresi sebagai hak universal, yang mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi melalui media apa pun, termasuk media elektronik. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan normatif terhadap kebebasan berekspresi belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pengaturan dan penegakan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berekspresi melalui media elektronik di Indonesia dan untuk meneliti hambatan yang dihadapi media elektronik dari perspektif hak asasi manusia dan teori supremasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam hukum nasional, hususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih memiliki ruang lingkup interpretasi yang luas dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara\r\ntutan akan supremasi hukum dan praktik pembatasan hak di ruang digital, sehingga menuntut pengaturan regulasi dan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum substantif.",
      "rev_number": 8,
      "datestamp": "2026-07-27 03:15:05",
      "eprint_status": "archive",
      "type": "thesis",
      "department": "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM",
      "creators": [
        {
          "name": {
            "family": "Fauziyyah Irawan",
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "given": "Hany"
          },
          "NPM": 101121075
        },
        {
          "name": {
            "family": "Febrianty",
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "given": "Yenny"
          },
          "NPM": "NIDN0403027403"
        },
        {
          "name": {
            "family": "Antoni",
            "honourific": null,
            "lineage": null,
            "given": "Herli"
          },
          "NPM": "NIDN0423099601"
        }
      ],
      "userid": 44,
      "dir": "disk0\/00\/01\/10\/85",
      "ispublished": "pub",
      "uri": "http:\/\/eprints.unpak.ac.id\/id\/eprint\/11085",
      "thesis_name": "Sarjana",
      "status_changed": "2026-07-27 03:15:05",
      "metadata_visibility": "show",
      "divisions": [
        "sch_art"
      ],
      "corp_creators": [
        "Universitas Pakuan",
        "KODEPRODI74201#ILMU HUKUM"
      ]
    }