…
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11086
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.

http://eprints.unpak.ac.id/11086/
format: text/html
title: HTML Summary of #11086 Analisis Proses Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021 Jo Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus Perkara No : 6/Pdt.D.S/2022/PN. Cjr)
primary topic: http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11086

http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/11086
abstract: Pertumbuhan sektor bisnis pembiayaan konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Januari 2024 nilai total pembiayaan dari bank umum kepada perorangan (non- bank/non-lapangan usaha) untuk kredit pemilikan kendaraan bermotor secara nasional mencapai Rp174,9 triliun. Eksistensi lembaga pembiayaan relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu bank. Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan. Pengaturan terkait lembaga pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Mahkamah bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia terdapat permasalahan konstitusionalitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahwa Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia (yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan). Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini : bagaimana analisis hakim terhadap perkara nomor : 6/Pdt.G/2022/PN. Cjr, bagaimana proses penyelesaian keterlambatan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021 Jo Nomor 7/PUU-XIX/2021, dan bagaimana akibat hukum dari debitur yang lalai melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa, hakim berpendapat debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu Debitur dalam melaksanakan salah satu/lebih kewa…
author list: authors
status: published
date: 2025
is part of: repository
subject: Fidusia
subject: Putusan
subject: MK (Mahkamah Konstitusi)
title: Analisis Proses Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021 Jo Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Studi Kasus Perkara No : 6/Pdt.D.S/2022/PN. Cjr)
type: Article
type: Thesis
type: EPrint
type: ThesisEPrint

Fidusia
type: Concept

Putusan
type: Concept

MK (Mahkamah Konstitusi)
type: Concept

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Universitas Pakuan
type: Organization

Mustaqim Mustaqim
family name: Mustaqim
given name: Mustaqim
type: Person

Agus Satory
family name: Satory
given name: Agus
type: Person

Ester Febrianti
family name: Febrianti
given name: Ester
type: Person