Repository Universitas PakuanPenegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan Yang Melewati Batas Waktu (Overstay) Bagi Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan No. 1102/PID. SUS/2024/PN.JKT UTR)PutriHidayah DalmuntheauthorAsmakUl HosnahauthorMustikaMega WijayaauthorTindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang melewati batas waktu (overstay) merupakan permasalahan hukum yang krusial di Indonesia, seiring dengan meningkatnya mobilitas warga negara asing akibat globalisasi. Kemudahan akses masuk ke suatu negara melalui visa kunjungan seringkali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, seperti bekerja secara ilegal atau tinggal menetap tanpa memperpanjang izin tinggal. Fenomena overstay tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berdampak pada ketertiban hukum dan keamanan negara. Hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan secara tegas sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang melewati batas waktu dalam Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr? dan (2) Bagaimana kendala serta upaya penyelesaian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus overstay masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural, yuridis, maupun teknis, seperti keterbatasan pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa tinggal kunjungan yang melebihi batas waktu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan keimigrasian, penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, Selain itu, perlu adanya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan warga negara asing agar pelanggaran serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang.KeimigrasianVisaPenegak Hukum2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.