The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membuat Dan Menyebarluaskan Pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 253/Pid.B/2024/PN.Pol)
Tindak pidana pornografi merupakan isu hukum yang krusial di Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempermudah penyebaran konten melanggar kesusilaan. fenomena penyalahgunaan media digital untuk membuat dan menyebarluaskan muatan pornografi yang tidak hanya melanggar norma agama dan sosial, tetapi juga merusak tatanan hukum nasional. Salah satu bentuk pelanggaran yang menonjol adalah tindakan merekam dan mendistribusikan konten pribadi tanpa izin dengan tujuan mempermalukan korban, yang menciptakan kompleksitas dalam pembuktian hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan kualifikasi pasal yang paling tepat untuk menjerat pelaku guna menjamin kepastian hukum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Membuat dan Menyebarluaskan Pornografi Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN.Pol? dan (2) Bagaimana Kendala dan Upaya Penanggulangannya terhadap pelaku tindak pidana membuat dan menyebarluaskan pornografi? Penerapan dakwaan alternatif dalam perkara ini merupakan langkah strategis Jaksa Penuntut Umum untuk mengantisipasi variasi fakta di persidangan, di mana dalam Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN.Pol, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pertimbangan Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dalam memproduksi dan mendistribusikan konten yang memuat ketelanjangan, serta dampak kerugian immateriil yang besar bagi korban. Penegakan hukum melalui dakwaan alternatif terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi hakim untuk memilih pasal yang paling sesuai dengan kebenaran materiil. Namun, diperlukan ketelitian yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan agar pasal yang didakwakan benar-benar mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. serta perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai batasan penggunaan perangkat digital serta penguatan pengawasan siber oleh lembaga terkait untuk mencegah meluasnya konten pornografi.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11090 Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membuat Dan Menyebarluaskan Pornografi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 253/Pid.B/2024/PN.Pol)