Repository Universitas PakuanAnalisis Prosedur Balik Nama Sertifikat Tanah Pada Transaksi Jual Di Bawah Tangan Tanpa Keterlibatan Pemegang Hak (Studi Kasus Putusan PN Sukabumi Nomor 26/Pdt.G/2024.PN Skb)NaylaLutpiana DewiauthorFarahdinnySiswajanthyauthorSuhermantoSuhermantoauthorTransaksi jual beli tanah dalam praktik masyarakat Indonesia tidak selalu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu fenomena yang masih banyak terjadi adalah transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa keterlibatan pemegang hak yang sah dan tanpa pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius, khususnya dalam proses balik nama sertifikat tanah, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan administratif peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur balik nama sertifikat tanah pada transaksi jual beli di bawah tangan tanpa keterlibatan pemegang hak, menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Skb. penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa keterlibatan pemegang hak dan tanpa akta PPAT tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan. Proses balik mama hanya dapat dilakukan apabila terdapat akta otentik PPAT dan keterlibatan langsung pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori legalitas sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa keterlibatan pemegang hak dan tanpa akta PPAT tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar balik nama sertifikat tanah. Putusan PN Sukabumi Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Skb menegaskan bahwa tidak dipenuhinya prosedur formal menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak. Kendala yang dihadapi antara lain tidak terpenuhinya syarat administratif, lemahnya alat bukti, serta tidak tercatatnya peralihan hak dalam sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap prosedur formal, serta penguatan peran PPAT dan Badan Pertanahan Nasional dalam menjamin tertib administrasi pertanahan.Balik NamaSertifikatTanah/Pertanahan2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.