The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Mekanisme Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Penelitian ini mengkaji mekanisme hukum penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik dalam konteks penanganan tindak pidana cybercrime paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi yang pesat telah memunculkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak privasi data digital selama proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme yang berlaku, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan upaya pengembangan hukum yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penggeledahan dan penyitaan terhadap sistem elektronik harus dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan wajib memperhatikan perlindungan privasi, kerahasiaan, dan integritas data. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksinkronan antara ketentuan KUHAP (yang berfokus pada bukti fisik) dengan UU ITE (yang menangani bukti digital), sehingga menciptakan celah dan ambiguitas dalam prosedur teknis di lapangan. Kesimpulannya diperlukan pengembangan hukum yang mendesak berupa harmonisasi aturan dan penerbitan peraturan pelaksana yang lebih teknis, penguatan control pengadilan, serta peningkatan keahlian digital forensik penyidik, guna memastikan penegakan hukum terhadap cybercrime dapat berjalan efektif dan sejalan dengan prinsip due process of law.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11122 Mekanisme Penggeledahan Dan Penyitaan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik