Repository Universitas PakuanAnalisis Keabsahan Pembatalan Secara Sepihak Perjanjian Kerjasama Booth Kopi Fest (Studi Kasus Perkara Nomor 999/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Sel Jo. PT Nomor 999/Pdt/2025/PT.DKI)SherlynNovtrisya Melati PutriauthorDinalaraD. Butar-butarauthorNandangKusnadiauthorPerkembangan kegiatan bisnis yang semakin dinamis dan terdigitalisasi mendorong lahirnya berbagai bentuk perjanjian kerjasama yang tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional tertulis, melainkan juga melalui media elektronik seperti whatsapp dan e-mail yang banyak digunakan karena efisiensi dan kemudahan komunikasi, namun dalam praktiknya menimbulkan permasalahan hukum terutama terkait keabsahan perjanjian serta pembatalan sepihak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi apakah perjanjian kerjasama yang dibuat melalui media elektronik dapat dianggap sah dan mengikat sebagai dasar hubungan hukum para pihak, serta bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindakan pembatalan sepihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian melalui media elektronik tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya, tindakan pembatalan sepihak yang disertai penghentian pekerjaan dan perubahan nilai kerjasama secara sepihak tidak hanya merupakan bentuk tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dan norma hukum, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Pengadilan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib mengganti kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dengan menambahkan pengaturan eksplisit mengenai akibat hukum pembatalan sepihak dalam kontrak elektronik, khususnya kewajiban pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan serta hak menuntut ganti rugi secara langsung, serta perlunya Mahkamah Agung menetapkan pedoman yang mengikat bagi hakim untuk secara konsisten menentukan dasar hukum antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan menghindari pencampuradukan rezim hukum dalam penentuan ganti rugi guna menjamin kepastian hukum.Batal/PembatalanKerjasamaPerjanjianPerbuatan Melawan Hukum2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.