Repository Universitas PakuanAnalisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)MuhammadFadli NurmansyahauthorAgusSatoryauthorDinalaraD. Butar-butarauthorPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK dalam menangani sengketa jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa. Secara normatif, BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen. Setelah diberlakukannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020, muncul kecenderungan bahwa sengketa sektor jasa keuangan dialihkan ke LAPS SJK. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya menjadi ranah BPSK. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sebagaimana dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, guna mengkaji secara komprehensif permasalahan kewenangan tersebut. Bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum terkait kewenangan BPSK dalam sengketa jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, termasuk sengketa jaminan fidusia sepanjang dalam pengertian konsumen akhir, sehingga secara hukum kewenangan tersebut tetap diakui. Namun, keberadaan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menimbulkan dualisme kewenangan dengan LAPS SJK. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Kesimpulannya, kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia secara normatif tetap ada, namun mengalami pembatasan dalam praktik akibat hadirnya LAPS SJK yang menimbulkan dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya kejelasan norma dan sinkronisasi antar peraturan yang mengatur lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penegasan batas kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal.BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)FidusiaHukumSengketa2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.