…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)

Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)
type: Thesis
type: Article
abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK dalam menangani sengketa jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa. Secara normatif, BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen. Setelah diberlakukannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020, muncul kecenderungan bahwa sengketa sektor jasa keuangan dialihkan ke LAPS SJK. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya menjadi ranah BPSK. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sebagaimana dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, guna mengkaji secara komprehensif permasalahan kewenangan tersebut. Bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum terkait kewenangan BPSK dalam sengketa jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, termasuk sengketa jaminan fidusia sepanjang dalam pengertian konsumen akhir, sehingga secara hukum kewenangan tersebut tetap diakui. Namun, keberadaan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menimbulkan dualisme kewenangan dengan LAPS SJK. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Kesimpulannya, kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia secara normatif tetap ada, namun mengalami pembatasan dalam praktik akibat hadirnya LAPS SJK yang menimbulkan dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperluk…
date: 2026
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
subject: Fidusia
subject: Hukum
subject: Sengketa

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Agus Satory
type: Person
given name: Agus
family name: Satory

Muhammad Fadli Nurmansyah
type: Person
given name: Muhammad
family name: Fadli Nurmansyah

Dinalara D. Butar-butar
type: Person
given name: Dinalara
family name: D. Butar-butar

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #11128 Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)
format: text/html
primary topic: Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
type: Concept

Fidusia
type: Concept

Hukum
type: Concept

Sengketa
type: Concept