The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK dalam menangani sengketa jaminan fidusia, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyelesaian sengketa. Secara normatif, BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen. Setelah diberlakukannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020, muncul kecenderungan bahwa sengketa sektor jasa keuangan dialihkan ke LAPS SJK. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme penyelesaian sengketa yang sebelumnya menjadi ranah BPSK. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sebagaimana dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, guna mengkaji secara komprehensif permasalahan kewenangan tersebut. Bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum terkait kewenangan BPSK dalam sengketa jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, termasuk sengketa jaminan fidusia sepanjang dalam pengertian konsumen akhir, sehingga secara hukum kewenangan tersebut tetap diakui. Namun, keberadaan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menimbulkan dualisme kewenangan dengan LAPS SJK. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Blt yang membatalkan putusan BPSK. Kesimpulannya, kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia secara normatif tetap ada, namun mengalami pembatasan dalam praktik akibat hadirnya LAPS SJK yang menimbulkan dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, diperlukan adanya kejelasan norma dan sinkronisasi antar peraturan yang mengatur lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penegasan batas kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang optimal.
KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
HTML Summary of #11128 Analisis Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN. Blt)
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Hukum