Repository Universitas PakuanAnalisis Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang Menimbulkan Kerugian Materi Bagi Perusahaan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 205/Pid.B/2023/PN/PLW)FayzaFayzaauthorLilikPrihatiniauthorTutiSusilawati K.authorTindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merusak tatanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi negara, khususnya pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang memiliki fungsi strategis dalam berbagai kepentingan administratif, termasuk dalam proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan. Pemalsuan SKCK tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan akibat digunakannya dokumen palsu sebagai dasar pengambilan keputusan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan akibatnya? 2. Bagaimana tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam perspektif kriminologis? 3. Bagaimana kendala yang ditemukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan bagaimana upaya penanggulangannya?. Jenis penulisan dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris dan kemudian menggunakan teori- teori ilmu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sifat penelitain deskriptif analisis, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan teknis wawancara serta pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan SKCK dipengaruhi oleh faktor internal pelaku seperti dorongan kebutuhan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan keinginan memperoleh keuntungan secara instan, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan administrasi dan tingginya tuntutan persyaratan formal dalam dunia kerja, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materi bagi perusahaan dan merusak kepercayaan terhadap dokumen resmi negara. penanggulangannya tidak cukup hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga memerlukan upaya preventif. Kendala dalam penyelesaian perkara meliputi kesulitan pembuktian, keterbatasan sarana pendukung dalam proses penyidikan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi, yang dapat diatasi melalui peningkatan sistem verifikasi dokumen, penguatan peran aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.KriminologiPemalsuan2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.