Repository Universitas PakuanUrgensi Pengaturan Khusus Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermodus Deepfake Artificial Intelligence (Al) Dalam Penegakan Hukum Di IndonesiaRidhoWaridan GumilarauthorLilikPrihatiniauthorRobySatya NugrahaauthorPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, namun kemajuan Aficial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan juga melahirkan bentuk jahatan siber kompleks seperti deepfake yang mampu memanipulasi konten visual secara autentik sehingga sulit dibedakan dari kenyataan. Fenomena menimbulkan urgensi pengaturan hukum dikarenakan deepfake sering disalahgunakan untuk penipuan identitas digital yang merugikan hak dasar usia, reputasi, hingga stabilitas ekonomi. Sementara itu, regulasi yang ada seperti UU ITE dan KUHP belum secara khusus memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menangani kejahatan yang memanfaatkan teknologi fake sebagai alat penipuan, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan tidakpastian bagi aparat maupun korban. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini muncul beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti mengenai (1) bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak na penipuan bermodus penggunaan teknologi deepfake AI, dan (2) bagaimana urgensi pengaturan khusus mengenai tindak pidana penipuan hemodus deepfake AI untuk memberikan perlindungan efektif kepada arakat. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung oleh data penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum positif saat ini UU ITE dan UU PDP masih bersifat umum serta belum secara spesifik jangkau karakteristik impersonasi digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kendala dalam identifikasi pelaku anonim dan pembuktian sik digital. Selain itu, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh Hosenjangan kapasitas teknis aparat dan ketiadaan norma khusus yang mengatur sparansi konten AI secara menyeluruh. Oleh karena itu, saran yang berkan adalah perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur lasi identitas berbasis AI, penerbitan SEMA sebagai pedoman hakim dulum mengkualifikasikan delik, serta penguatan sistem deteksi dini dan wajiban pelabelan (labelling) konten deepfake untuk menjamin kepastian transparansi informasi, serta memberikan perlindungan hukum yang imal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.AI (Artificial Intelligence)/Kecerdasan BuatanPenipuan2026Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.