Repository Universitas PakuanAnalisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah UlayatTegarMahendraauthorIwanDarmawanauthorSuhermantoSuhermantoauthorTanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Dalam penulisan ini terdapat identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayat, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dalam mempertahankan tanah ulayat, dan Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap kriminalisasi masyarakat hukum adat dan Upaya penyelesaiannya. Perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap perbuatan kriminalisasi dalam mempertahankan tanah ulayat ialah MHA (Masyarakat Hukum Adat) saat ini telah memperoleh status yuridis konstitusional yangkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945. Penegakan hukum terhadap kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dalam mempertahankan tanah ulayat dengan ini penghormatan dan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat ini bahkan diperintahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi acuan pembuatan undang-undang. Pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya dari fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka esensi sesungguhnya dari hak masyarakat hukum adat dalam omnibus law cipta kerja disinyalir belum memberikan perlindungan dan pengakuan secara bermartabat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan hukum ini yaitu Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian MHA selain terkait dengan kesimpangsiuran konsep dan definisi MHA, juga tidak adanya mekanisme dan prosedur pengakuan dan penghormatan terhadap hak- hak MHA secara pasti. Berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan keberlakuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga penyusunan regulasi produk hukum daerah memiliki suatu kekuatan hukum yang berjenjang sesuai dengan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat mengikat bagi setiap orang. Secara umum utilitarianisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atan tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atan tindakan tertentu yang dilakukan.Perlindungan HukumHukum AdatTanah Ulayat/Tanah Adat2025Universitas Pakuan;KODEPRODI74201#ILMU HUKUMThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Pakuan the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Pakuan does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Pakuan) is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the deposit button indicates your agreement to these terms.