…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia

Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia
type: Thesis
type: Article
abstract: Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu sistem yang posisinya berada di luar kelaziman teoritis tentang pembuktian dalam hukum pidana formil yang universal. Indonesia menggunakan konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (omkering van het bewijslast). Sedangkan, Malaysia menggunakan sistem pembuktian terbalik murni (zuivere omkering bewijslast). Penelitian ini akan menjelaskan pertama, bagaimana sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia, apa saja kelemahan dan kelebihan dalam penerapan serta pelaksanaan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dan Malaysia dan bagaimana kendala penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia serta penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dokumen menggunakan berbagai data sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mencari peraturan-peraturan yang tertulis, penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang sanjutnya akan dikaji berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Sistem pembuktian terbalik Indonesia menggunakan pembuktian terbalik terbatas dan berimbang kering Van Het Bewijslast) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, sistem pembuktian terbalik di Malaysia menggunakan pembuktian terbalik murni yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Malaysia Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575) berkaitan dengan gratifikasi dan suap. Di Indonesia sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang belum dilakukan secara optimal oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam persidangan pe…
date: 2025
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: ThesisEPrint
is part of: repository
subject: Pembuktian
subject: Korupsi

Universitas Pakuan
type: Organization

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM, Universitas Pakuan
type: Organization

Asmak ul Hosnah
type: Person
given name: Asmak
family name: ul Hosnah

Herli Antoni
type: Person
given name: Herli
family name: Antoni

Siti Nabila Ainunnisa
type: Person
given name: Siti
family name: Nabila Ainunnisa

KODEPRODI74201#ILMU HUKUM
type: Organization

HTML Summary of #11136 Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia
format: text/html
primary topic: Perbandingan Penerapan Dan Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia

Pembuktian
type: Concept

Korupsi
type: Concept